REFLEKSI REFORMASI

REFLEKSI REFORMASI

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia.Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

1.2 Tujuan

Penting bagi kita mempelajari dan mengetahui latar belakang terjadinya reformasi serta mempelajari susunan-susunan masa revolusi pasca kemerdekaan Republik Indonesia.

·      Karena banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan kekuasaan pada masa-masa tersebut sangat penting bagi kita untuk membahas dan mencari solusi bersama-sama dengan melihat dari sisi silam latar belakang negara.

·      Sebagai generasi muda kita harus mampu menciptakan pemikiran-pemikiran baru yang berguna sehinga dapat bermanfaat bagi kemajuan negara kedepanya.

·      Penyelewengan-penyelewengan kekuasaan tidak hanya terjadi dimasa silam, saat ini pun kerap terdengar berbagai kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan segelintir aparat pemerintahan disinilah peranan kita sebagai generasi penerus bangsa untuk menciptakan gagasan-gagasan baru dalam mencari solusi menghapus setiap tindakan penyelewengan-penyelewengan kekuasaan yang terjadi.

1.3 Identifikasi Masalah

 Penyelewengan kekuasaan yang terjadi di Indonesia pada masa orde baru membawa penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Indonesia dimana rakyat tidak mendapatkan kebebasan untuk bersuara dan menyampaikan aspirasinya terjadi ketika pelaksanaan pemilu.Rakyat wajib memilih partai Golkar dan apabila berpihak pada partai tertentu maka ia akan tersingkir dari jajaran birokrasi serta mendapakatkan perlakuan diskriminatif dari birokrasinya ini merupakan suatu pembodohan politik bagi rakyat Indonesia dimana rakyat tidak mendapatkan kebebasan untuk bersuara dan merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh penguasa negara.

Pada masa orde baru terjadi Pula pelanggaran Hak Asasi Manusia dimana banyak rakyat dan mahasiswa yang terbunuh oleh aparat negara dalam aksi demonstrasi ketika menyampaikan aspirasi mereka.Hal ini menjadi topik pembahsan yang hangat pada saat ini karena tidak ada sanksi yang tegas terhadap aparat yang telah melanggar hukum.Maraknya kasus penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang pada masa orde baru menambah daftar hitam birokrasi yang ada dinegri ini yang dapat kita jadikan topik pembahasan  untuk dicari jalan keluarnya.

1.4 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan ini yaitu :

-       Bagaimanakah model perubahan suatu negara karena reformasi dalam perspektif konsep perubahan ?,

-       Refleksi proses reformasi 1998

-       evaluasi terhadap hal – hal apa saya yang telah dihasilkan oleh reformasi 1998

-       Melihat dampak reformasi pada masa sekaranf ini

-       Apakah reformasi 1998 telah mencapai tujuan awalnya yaitu perubahan ke arah yang lebih baik dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata Reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru Kendati demikian, kata Reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan Gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16, yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, Yohanes Calvin, dll.

Era Pasca Soeharto atau Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.

II.2 REFLEKSI PROSES REFORMASI 1998

1998

Krisis ekonomi dan Kerusuhan Mei 1998

22 Januari 1998

Rupiah tembus 17.000,- per dolar AS, IMF tidak menunjukkan rencana bantuannya.

12 Februari

Soeharto menunjuk Wiranto, menjadi Panglima Angkatan Bersenjata.

5 Maret

Dua puluh mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden yang disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Mereka diterima Fraksi ABRI

10 Maret

Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan lima tahun yang ketujuh kali dengan menggandeng B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden.

14 Maret

Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan VII.Bob Hasan dan anak Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana, terpilih menjadi menteri.

15 April

Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan berunjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi politik

18 April

Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jendral Purn. Wiranto dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut.

1 Mei

Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003.

 2 Mei

Pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang (1998). Mahasiswa di Medan, Bandung dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi disikapi dengan represif oleh aparat.Di beberapa kampus terjadi bentrokan.

 4 Mei

Harga BBM melonjak tajam hingga 71%, disusul tiga hari kerusuhan di Medan dengan korban sedikitnya 6 meninggal.

 7 Mei

Peristiwa Cimanggis, bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan terjadi di kampus Fakultas Teknik Universitas Jayabaya, Cimanggis, yang mengakibatkan sedikitnya 52 mahasiswa dibawa ke RS Tugu Ibu, Cimanggis. Dua di antaranya terkena tembakan di leher dan lengan kanan, sedangkan sisanya cedera akibat pentungan rotan dan mengalami iritasi mata akibat gas air mata.

8 Mei

Peristiwa Gejayan, 1 mahasiswa Yogyakarta tewas terbunuh.

 9 Mei

Soeharto berangkat seminggu ke Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G-15.Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai Presiden RI.

12 Mei

 Tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Trisakti terbunuh.

13 Mei

Mal Ratu Luwes di Jl. S. Parman termasuk salah satu yang dibakar di Solo

Kerusuhan Mei 1998 pecah di Jakarta.kerusuhan juga terjadi di kota Solo.

Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G-15 di Kairo, Mesir, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya, dalam pertemuan tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Kairo, Soeharto menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden.Etnis Tionghoa mulai eksodus meninggalkan Indonesia.

14 Mei

Demonstrasi terus bertambah besar hampir di semua kota di Indonesia, demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD di daerah. Soeharto, seperti dikutip koran, mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo Kerusuhan di Jakarta berlanjut, ratusan orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi.

15 Mei

Selesai mengikuti KTT G-15, tanggal 15 Mei l998, Presiden Soeharto kembali ke tanah air dan mendarat di lapangan Bandar Udara Halim Perdanakusuma di Jakarta, subuh dini hari. Menjelang siang hari, Presiden Soeharto menerima Wakil Presiden B.J. Habibie dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

17 Mei

Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, Abdul Latief melakukan langkah mengejutkan pada Minggu, 17 Mei 1998. Ia mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Soeharto dengan alasan masalah keluarga, terutama desakan anak-anaknya.

18 Mei

Pukul 15.20 WIB, Ketua MPR yang juga ketua Partai Golkar, Harmoko di Gedung DPR, yang dipenuhi ribuan mahasiswa, dengan suara tegas menyatakan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR, baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Harmoko saat itu didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, dan Fatimah Achmad.

Pukul 21.30 WIB, empat orang menko (Menteri Koordinator) diterima Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan perkembangan. Mereka juga berniat menggunakan kesempatan itu untuk menyarankan agar Kabinet Pembangunan VII dibubarkan saja, bukan di-reshuffle.Tujuannya, agar mereka yang tidak terpilih lagi dalam kabinet reformasi tidak terlalu "malu".Namun, niat itu tampaknya sudah diketahui oleh Presiden Soeharto.Ia langsung mengatakan, "Urusan kabinet adalah urusan saya." Akibatnya, usul agar kabinet dibubarkan tidak jadi disampaikan.Pembicaraan beralih pada soal-soal yang berkembang di masyarakat.

Pukul 23.00 WIB Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mengemukakan, ABRI menganggap pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri itu merupakan sikap dan pendapat individual, meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif. Wiranto mengusulkan pembentukan "Dewan Reformasi".

Gelombang pertama mahasiswa dari FKSMJ dan Forum Kota memasuki halaman dan menginap di Gedung DPR/MPR.Mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR

19 Mei

Pukul 09.00-11.32 WIB, Presiden Soeharto bertemu ulama dan tokoh masyarakat, yakni Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid, budayawan Emha Ainun Nadjib, Direktur Yayasan Paramadina Nucholish Madjid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ali Yafie, Prof Malik Fadjar (Muhammadiyah), Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, KH Cholil Baidowi (Muslimin Indonesia), Sumarsono (Muhammadiyah), serta Achmad Bagdja dan Ma'ruf Amin dari NU. Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam (molor dari rencana semula yang hanya 30 menit) itu para tokoh membeberkan situasi terakhir, dimana eleman masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur. Soeharto lalu mengajukan pembentukan Komite Reformasi

        Presiden Soeharto mengemukakan, akan segera mengadakan reshuffle Kabinet Pembangunan VII, dan sekaligus mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi. Presiden juga membentuk Komite Reformasi. Nurcholish sore hari mengungkapkan bahwa gagasan reshuffle kabinet dan membentuk Komite Reformasi itu murni dari Soeharto, dan bukan usulan mereka.

Pukul 16.30 WIB, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita bersama Menperindag Mohamad Hasan melaporkan kepada Presiden soal kerusakan jaringan distribusi ekonomi akibat aksi penjarahan dan pembakaran. Bersama mereka juga ikut Menteri Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng yang akan melaporkan soal rencana penjualan saham BUMN yang beberapa peminatnya menyatakan mundur. Pada saat itu, Menko Ekuin juga menyampaikan reaksi negatif para senior ekonomi; Emil Salim, Soebroto, Arifin Siregar, Moh Sadli, dan Frans Seda, atas rencana Soeharto membentuk Komite Reformasi dan me-reshuffle kabinet. Mereka intinya menyebut, tindakan itu mengulur-ulur waktu.Ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, Jakarta.

Amien Rais mengajak massa mendatangi Lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dilaporkan bentrokan terjadi dalam demonstrasi di Universitas Airlangga, Surabaya.

20 Mei

Amien Rais membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas, setelah 80.000 tentara bersiaga di kawasan Monas.

        500.000 orang berdemonstrasi di Yogyakarta, termasuk Sultan Hamengkubuwono X. Demonstrasi besar lainnya juga terjadi di Surakarta, Medan, Bandung. Harmoko mengatakan Soeharto sebaiknya mengundurkan diri pada Jumat, 22 Mei, atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru

Pukul 14.30 WIB, 14 menteri bidang ekuin mengadakan pertemuan di Gedung Bappenas. Dua menteri lain, yakni Mohamad Hasan dan Menkeu Fuad Bawazier tidak hadir. Mereka sepakat tidak bersedia duduk dalam Komite Reformasi, ataupun Kabinet Reformasi hasil reshuffle. Semula ada keinginan untuk menyampaikan hasil pertemuan itu secara langsung kepada Presiden Soeharto, tetapi akhirnya diputuskan menyampaikannya lewat sepucuk surat. Alinea pertama surat itu, secara implisit meminta agar Soeharto mundur dari jabatannya. Perasaan ditinggalkan, terpukul, telah membuat Soeharto tidak mempunyai pilihan lain kecuali memutuskan untuk mundur. Ke-14 menteri itu adalah Akbar Tandjung, AM Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno, Haryanto Dhanutirto, Justika Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga dan Tanri Abeng.

        Pukul 20.00 WIB, surat itu kemudian disampaikan kepada Kolonel Sumardjono. Surat itu kemudian disampaikan kepada Presiden Soeharto  Soeharto kemudian bertemu dengan tiga mantan Wakil Presiden; Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, dan Try Sutrisno. Pukul 23.00 WIB, Soeharto memerintahkan ajudan untuk memanggil Yusril Ihza Mahendra, Mensesneg Saadillah Mursjid, dan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Soeharto sudah berbulat hati menyerahkan kekuasaan kepada Wapres BJ Habibie.

Wiranto sampai tiga kali bolak-balik Cendana-Kantor Menhankam untuk menyikapi keputusan Soeharto. Wiranto perlu berbicara dengan para Kepala Staf Angkatan mengenai sikap yang akan diputuskan ABRI dalam menanggapi keputusan Soeharto untuk mundur. Setelah mencapai kesepakatan dengan Wiranto, Soeharto kemudian memanggil Habibie.

        Pukul 23.20 WIB, Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Amien Rais. Dalam pertemuan itu, Yusril menyampaikan bahwa Soeharto bersedia mundur dari jabatannya.kata-kata yang disampaikan oleh Yusril itu, "The old man most probably has resigned". Yusril juga menginformasikan bahwa pengumumannya akan dilakukan Soeharto 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB. Kabar itu lalu disampaikan juga kepada Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, Utomo Danandjaya, Syafii Ma'arif, Djohan Effendi, H Amidhan, dan yang lainnya. Lalu mereka segera mengadakan pertemuan di markas para tokoh reformasi damai di Jalan Indramayu 14 Jakarta Pusat, yang merupakan rumah dinas Dirjen Pembinaan Lembaga Islam, Departemen Agama, Malik Fadjar. Di sana Cak Nur - panggilan akrab Nurcholish Madjid - menyusun ketentuan-ketentuan yang harus disampaikan kepada pemerintahan baru.

Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden Republik Indonesia, 21 Mei 1998

21 Mei

Pukul 01.30 WIB, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Amien Rais dan cendekiawan Nurcholish Madjid (almarhum) pagi dini hari menyatakan, "Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru".

        Pukul 9.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9.00 WIB. Soeharto kemudian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat dan meninggalkan halaman Istana Merdeka didampingi ajudannya, Kolonel (Kav) Issantoso dan Kolonel (Pol) Sutanto (kemudian menjadi Kepala Polri).Mercedes hitam yang ditumpanginya tak lagi bernomor polisi B-1, tetapi B 2044 AR.

Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden baru Indonesia.

        Jenderal Wiranto mengatakan ABRI akan tetap melindungi presiden dan mantan-mantan presiden, "ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan presiden/mandataris MPR, termasuk mantan Presiden Soeharto beserta keluarga."

        Terjadi perdebatan tentang proses transisi ini. Yusril Ihza Mahendra, salah satu yang pertama mengatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan konstitusional.

22 Mei

·      Habibie mengumumkan susunan "Kabinet Reformasi".

·      Letjen Prabowo Subiyanto dicopot dari jabatan Panglima Kostrad.

Di Gedung DPR/MPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai simbol-simbol dan atribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di Gedung DPR/MPR.Mahasiswa menganggap bahwa Habibie masih tetap bagian dari Rezim Orde Baru. Tentara mengevakuasi mahasiswa dari Gedung DPR/MPR ke Universitas Atma Jaya

    10 November 1998

Pada tanggal 10 November 1998, diprakarsai oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ), ITB Bandung, Universitas Siliwangi, dan empat tokoh reformasi yaitu Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Megawati Soekarnoputri mengadakan dialog nasional di rumah kediaman Abdurrahman Wahid, Ciganjur, Jakarta Selatan. Dialog itu menghasilkan 8 butir kesepakatan, yaitu sebagai berikut:

·      Mengupayakan terciptanya persatuan dan kesatuan nasional.

·      Menegakkan kembali kedaulatan rakyat.

·      Melaksanakan desentralisasi pemerintahan sesuai dengan otonomi daerah.

·      Melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil guna mengakhiri masa pemerintahan transisi.

·      Penghapusan Dwifungsi ABRI secara bertahap

·      Mengusut pelaku KKN dengan diawali pengusutan KKN yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya.

·      Mendesak seluruh anggota Pam Swakarsa untuk membubarkan diri.

Pengangkatan Habibie sebagai Presiden

Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan 18 orang.

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi.Sejumlah tahanan politik dilepaskan.Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dibebaskan, tiga hari setelah Habibie menjabat.Tahanan politik dibebaskan secara bergelombang.Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa petinggi Partai Rakyat Demokratik baru dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman Wahid.Setelah Habibie membebaskan tahanan politik, tahanan politik baru muncul.Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara.Desakan meminta pertanggungjawaban militer yang terjerat pelanggaran HAM tak bisa dilangsungkan karena kuatnya proteksi politik.Bahkan, sejumlah perwira militer yang oleh Mahkamah Militer Jakarta telah dihukum dan dipecat karena terlibat penculikan, kini telah kembali duduk dalam jabatan struktural.

Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan UU Subversi.Walaupun begitu Habibie juga sempat tergoda meloloskan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, namun urung dilakukan karena besarnya tekanan politik dan kejadian Tragedi Semanggi II yang menewaskan mahasiswa UI, Yun Hap.

Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999.Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia.

·      Kekerasan etnis/agama terjadi di Maluku

·      Pemisahan Timor Timur menjadi negara merdeka melalui referendum yang disponsori oleh PBB; konflik antar pro-kemerdekaan dan pro-Indonesia menimbulkan banyak korban jiwa.

·      Pemilu 1999 - Pemilihan umum yang bebas diselenggarakan di Indonesia

Pengangkatan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden

Pada pemilu yang diselenggarakan pada 1999 (lihat: Pemilu 1999), partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden.

Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua.Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR.

2.3 Luruskan Tujuan Reformasi

Masih segar dalam ingatan kita semua,bahwa tujuan reformasi yang dilancarkan oleh mahasiswa tahun 1997-1998 dulu adalah:”Reformasi Total”terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh rejim Orde Baru ,terutama kolusi,korupsi dan nepotisme(KKN)dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia.Betapa besar pengorbanan yang diberikan oleh bangsa Indonesia,yang seringkali berlumuran darah tersebut kemudian kelihatannya justeru dikuasai kembali oleh politisi-politisi yang pro staus quo,avonturis dan mementingkan dirinya sendiri.

Memang Indonesia dalam setiap pergantian rejim dan proses suksesi dari Orde lama ke Orde Baru dan ke Reformasi selalu berlumuran darah,serta untuk kesekian kalinya juga justeru mahasiswa menjadi korbannya ,sebagaimana  terjadi terhadap mahasiswa Trisaksi  itu,yang hingga kinipun tidak ada seorang pelakupun yang tersentuh hukum.Dalam konteks tersebut tanggal 12 Mei 1998  beberapa mahasiswa menjadi korban keganasan ketika saaat-sa’at sekarat rejim otoriter Orde Baru ,seperti Elang Mulya Lesmana(mahasiswa Fakultas Arsitektur angkatan 1996),Herry Hartono(mahasiswa Fakultas  Teknik Mesin angkatan 1995),Hendriawan Lesmana (mahasiswa Fakultas Ekonomi angkatan 1996)dan Hafidhin Royan(mahasiswa Fakultas Teknik Sipil angkatan 1995).Semua pengorbanan mahasiswa Trisakti tersebut semestinya tidak sia-sia,sekiranya para politisi merealisasikan tujuan reformasi itu secara utuh sesuai dengan tujuan perjuangan mereka.

Namun kelihatannya hal tersebut semakin menyimpang dari tujuan reformasi semula,padahal mereka sudah mengorbankan jiwa raganya untuk merombak total berbagai penyimpangan tersebut.Meskipun para pelaku kebiadaban terhadap mereka pahlawan reformasi itu masih berkeliaran tidak terjerat hukuman apapun,selain sebagai manusia normal kemungkinan saja tetap selalu mimpi buruk merasa berdosa telah mengorbankan putra-putra bangsa . Bahkan tidak mustahil para pelakunya tersebut,sekarang turut menikmati perjuangan yang tahun 1997-1998 justeru ditentangnya habis-habisan.Nah,itulah manusia yang bisa saja berbulu singa dengan berkarakteristik tikus ,yang menikmatinya tanpa merasa malu sedikitpun.

Memang itu semua sudah menjadi suatu resiko perjuangan,yang biasanya memang yang menikmati suatu hasil perjuangan justeru orang-orang yang bisa di sebut sebagai”pahlawan Kesiangan”.Mereka sebelumnya ,pada masa rejim Orde Baru berkuasa bersembunyi dan berlindung di bawah ketiak -ketiak  “orang kuat rejim Orde Baru”yang  turut juga menghamtam para aktifis reformasi .Namun setelah rejim Orde Baru tempatnya bersembunyi   dan berlindung sebelumnya ambruk,justeru ia lebih nyaring suaranya berteriak reformasi dari pada para aktifis reformasi sendiri. Kemudian mereka yang ditunjangi oleh modal kuat,dan berhasil mengibuli rakyat sehingga ia berhasil menduduki posisi-posisi penting dan strategis di Indonesia.

Para politisi seperti itu bisa dipastikan kedepan sekiranya terdapat suatu “momentum” akan mengembalikan bentuk pemerintahan kemasa Orde Baru dulu,dan fenomena tersebut sekarangpun sudah mulai tersirat dalam berbagai komentar mereka.Dalam hal ini para aktifis reformasi yang belum terkontaminasi dengan kekuasaan ,perlu segera menyatukan dirinya untuk mengawasi ,memantau karakteristik dan fenomena perkembangan politik sekarang ini,yang kelihatannya  tidak mau mengusik-ngusik  skandal BLBI,Century,Mafia -mafia hukum dan peradilan.

Mereka bahkan lebih mementingkan pembangunan gedung DPR dan kepentingan mereka lainnya,dari pada nasib rakyat yang semakin terpuruk.Bangsa Indonesia yang tiap tahunnya kekurangan sandang pangan,tetapi belum kelihatan suatu upaya serius dari Departemen terkait untuk mengentaskannya ,selain mengimpornya dari luar negeri jika terjadi kelangkaan pangan tersebut.Tradisi ini sangat riskan bagi bangsa sebesar ini,apalagi kedepan kononnya akan terjadi kekurangan pangan di berbagai belahan dunia.Mengapa pemerintah tidak berupaya  dengan serius untuk menciptakan swasembada pangan ,padahal Indonesia sudah pernah melakukannya dan di beri penghargaan oleh FAO di Roma. Oleh sebab itu tujuan reformasi perlu diluruskan,jangan sampai menyimpang dari tujuan -tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.Pemerintah perlu segera mengambil tindakan -tindakan yang pro rakyat  dalam berbagai aspeknya,sehingga bangsa Indonesia yang mulai kalah bersaing dengan berbagai produk asing setidaknya bisa bertahan dalam kemandiriannya.Hal ini juga perlu dukungan dari pemerintah dengan suatu kampanye menggalakkan produk dalam negeri kepada bangsa Indonesia,untuk meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia yang semakin terdesak  oleh produksi asing lainnya.

Disamping itu,para pelaku pelanggaran hak asasi manusia perlu segera diadili sesuai hukum yang berlaku.  Terutama bagi  pelaku brutal terhadap mahasiswa di Trisaksi,Semanggi  1 dan 2 ,para perusuh 12-13 Mei ,serta para penculik aktifis-aktifis pro reformasi waktu itu.Masalah -masalah mereka perlu segera diusut sampai tuntas ,sehingga keutuhan bangsa dan negara Indonesia bisa lebih kokoh dan utuh. Karena sangat memprihatinkan sekiranya mengamati betapa sedihnya para orang tua yang kehilangan putra-putrinya saat itu,yang sampai kinipun belum ada titik terangnya. Maka segera tuntaskan masalah tersebut , sehingga perjuangan mereka tidak  merasa dikhianati oleh bangsa Indonesia,dan semoga saja mereka yang menjadi korban kebiadaban dan kedhaliman itu akan mendapat tempat yang  baik disisi-Nya.Dan bagi keluarga yang di tinggalkannya,semoga ditabahkan keimanan dan ketaqwaannya.Amin.pangan,tetapi belum kelihatan suatu upaya serius dari Departemen terkait untuk mengentaskannya ,selain mengimpornya dari luar negeri jika terjadi kelangkaan pangan tersebut.Tradisi ini sangat riskan bagi bangsa sebesar ini,apalagi kedepan kononnya akan terjadi kekurangan pangan di berbagai belahan dunia.Mengapa pemerintah tidak berupaya  dengan serius untuk menciptakan swasembada pangan ,padahal Indonesia sudah pernah melakukannya dan di beri penghargaan oleh FAO di Roma.

Oleh sebab itu tujuan reformasi perlu diluruskan,jangan sampai menyimpang dari tujuan -tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.Pemerintah perlu segera mengambil tindakan -tindakan yang pro rakyat  dalam berbagai aspeknya,sehingga bangsa Indonesia yang mulai kalah bersaing dengan berbagai produk asing setidaknya bisa bertahan dalam kemandiriannya.Hal ini juga perlu dukungan dari pemerintah dengan suatu kampanye menggalakkan produk dalam negeri kepada bangsa Indonesia,untuk meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia yang semakin terdesak  oleh produksi asing lainnya.

Disamping itu,para pelaku pelanggaran hak asasi manusia perlu segera diadili sesuai hukum yang berlaku.  Terutama bagi  pelaku brutal terhadap mahasiswa di Trisaksi,Semanggi  1 dan 2 ,para perusuh 12-13 Mei ,serta para penculik aktifis-aktifis pro reformasi waktu itu.Masalah -masalah mereka perlu segera diusut sampai tuntas ,sehingga keutuhan bangsa dan negara Indonesia bisa lebih kokoh dan utuh. Karena sangat memprihatinkan sekiranya mengamati betapa sedihnya para orang tua yang kehilangan putra-putrinya saat itu,yang sampai kinipun belum ada titik terangnya. Maka segera tuntaskan masalah tersebut , sehingga perjuangan mereka tidak  merasa dikhianati oleh bangsa Indonesia,dan semoga saja mereka yang menjadi korban kebiadaban dan kedhaliman itu akan mendapat tempat yang  baik disisi-Nya.Dan bagi keluarga yang di tinggalkannya,semoga ditabahkan keimanan dan ketaqwaannya.

2.4 10 Hal Tidak Menyenangkan Pasca Reformasi

Sudah 1 dekade bangsa ini berada dalam masa REFORMASI setelah masa ORDE BARU yang dipimpin oleh Alm mantan presiden Soeharto digulingkan oleh desakan ratusan ribu mahasiswa yang “merasa bosan” dengan sistem pemerintahan saat itu. Tapi nyatanya, setelah orde baru-nya Soeharto kandas, berbagai masalah justru mencuat dan terasa dampaknya hingga sekarang ini. Metro tv tadi malam ( 12 Mei 2008 ) mengangkat topik menarik yang bertajuk “10 hal tidak menyenangkan pasca reformasi”. Berikut ulasan singkatnya.

1.     jumlah pengangguran meningkat

2.     kebebasan tak bertanggung jawab (kebebasan berpendapat sering disalah artikan dan semakin tidak beretikat).

3.     sistem politik semrawut (biasanya salah paham mengenai DEMOKRASI).

4.     BBM langka dan mahal.

5.     banyaknya demonstrasi yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

6.     meningkatnya kerusuhan (kebanyakan di daerah akibat kesenjangan sosial yang terlalu tinggi dan hukum yang kurang ditegakkan. Rusuh antara pendukung parpol akibat fanatisme yang berlebihan).

7.     ekonomi tak stabil (hutang negara yang jatuh tempo dan harga minyak dunia yang semakin tinggi).

8.     meningkatnya kriminalitas (akibat meningkatnya kemiskinan dan pengangguran).

9.     tingginya korupsi (Indonesia adalah negara TERKORUP di ASIA).

10.  Mahalnya harga sembako (diakibatkan harga BBM yang semakin tinggi dan mengakibatkan pula bertambahnya jumlah penduduk miskin).

Dampak reformasi tidak selalu berbau negative.Mobilitas perekonomian yang semakin berkembang menjadi bukti bahwa reformasi yang kita pilih ini perlahan mampu mengangkat derajat bangsa.Dan tentu saja, menciptakan negara yang demokratis seperti yang kita dambakan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu proses panjang yang tentunya memakan waktu yang tidak sebentar pula untuk mengatasi berbagai polemik bangsa ini.

10 data di atas jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya saja.Akan lebih bijak kalau kita gunakan sebagai cerminan pembelajaran kepada para generasi muda dalam menentukan arah dan peradaban bangsa kita tercinta.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Reformasi telah menghantarkan bangsa Indonesia pada perubahan besar-basaran disegala bidang antara lain politik, social, budaya, ekonomi, dll. Dibidang hukum misalnya pemerintah berusaha menciptakan substansi negara yang bersih dan berwibawa serta menindak tegas para aparat negara yang korupsi.

Dibidang politik menciptakan berusaha menciptakan politik yang transparan, mengadakan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, adil.Kebebasan menyampaikan pendapat.Kebebasan menyampaikan pendapat diberikan asal tetap berpedoman pada aturan yang ada yaitu UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Dibidang social adanya kebebasan berpendapat bagi seluruh mayarakat Indonesia dan kebabasan dalam penyelengaraan budaya bahkan pada tahun 1999 telah diberlakukan Undang-Undang  40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 didalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dimana pers bertujuan sebagai pemberi informasi dan penyalur komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dibidang ekonomi menjalin hubungan yang luas dengan negara luar maka terbentuklah “ ASIA Free Trade Area” dan era Global pada tahun 2010 dimana antar ngara bebas melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan sebaliknya diharapkan menciptakan pangsa yang lebih luas sehingga meningkatkan pendapatan perekonomian dan kemajuan teknologi dikawasan Asia.

3.2 Saran dan Kritik

Dengan adanya jaminan dalam melakukan kebebasan berpendapat diharapkankan masyarakat Indonesia mampu menyampaikan hal-hal yang menjadi aspirasi demi penemuan solusi dan terciptanya cita-cita negara berupa keadaan negara demokrasi dan  stabil disegala bidang sehingga mampu bersaing dengan negara-negara maju lainya.

Kebebasan berpendapat juga ditandai dengan kebebasan pers yang bertujuan sebagai penyambung lidah antara pemerintah dan masyarakat diharapkan agar peran pers ini tidak dislahgunakan dengan penyampaian informasi-informasi yang berlebihan dan tidak bertanggungjawab seehingga memicu terjadinya kesalahpahaman.

Adanya “Asian Free Trade Area” yang membawa negara pada persaingan keras antara pasar lokal dan internasioinal yang pesat diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi negara kita dalam bersaing merebut pangsa pasar dunia jangan sampai produk dalam negri menjadi tersingkir dengan jalan meningkatkan  produk dalam negri dan sebagai masyarakat Indonesia kita harus mencintai produk-produk didalam negri sehingga menciptakan daya jual terhadap pangsa pasar yang internasional.

Pada era Global ini teknologi berkembang secara pesat dimana informasi dengan mudah di akses oleh siapapun. Diharapkan masyarakat mampu mengendalikan diri dalam keadaan yang selalu dinamis dan harus selalu ingat akan jati diri kita yaitu bangsa Indonesia bertumpah darah satau tumpah darah Indoenesia jangan sampai karena perubahan pesat tersebut kita tidak mampu memanegemen diri kita sehingga terjerumus kedalam hal-hal negatif akibat dampak dari kemajuan dunia.

Referensi

v Muridan S Widjojo dan MAshudi Noorsalim, “Perlawanan Petanda, Politik Semiotik Gerakan Mahasiswa, ”

v Kebijakan Kebudayaan di Masa Orde Baru (Jakarta, Pusat pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI dan Ford Foundation, 2001)